Buruh makin jauh dari isu PHK

Oleh Sri Mas Sari on Monday, 3 January 2011

SEMARANG: Buruh di Jateng disinyalir semakin jauh dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), ditandai oleh rendahnya frekuensi aksi demonstrasi yang menyoal masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yayasan Wahyu Sosial sepanjang Oktober-Desember 2010, aksi demontrasi buruh dengan isu berbasis pabrik, seperti PHK dan pesangon, hanya menduduki peringkat ke empat dengan frekuensi hanya enam kali dan jumlah massa 1.110 orang.

Aksi buruh selama ini masih didominasi oleh isu pendidikan yang menempati peringkat pertama dengan frekuensi aksi mencapai sembilan kali dan jumlah massa 4.461 orang.

”Aneh, dengan populasi tidak sampai 5% dari total buruh Jawa Tengah, buruh sektor pendidikan sangat dominan melibatkan massa dalam aksinya triwulan 4/2010. Ini menandakan buruh manufaktur yang selama ini menjadi basis utama buruh di Jateng semakin terasing dari dinamika sosial, padahal bisa dipastikan persoalan buruh manufaktur jauh lebih berat,” kata Ketua Divisi Kajian dan Informasi Yayasan Wahyu Sosial Siti Qomariah.

Siti membantah jika rendahnya frekuensi aksi buruh tentang PHK terjadi karena minimnya angka PHK di Jateng. Menurut dia, pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang membuat produk dalam negeri dipukul telak oleh produk China telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar.

”Artinya, bisa dipastikan banyak buruh yang di PHK. Belum lagi kenaikan TDL (tarif dasar listrik) sebesar 10% beberapa waktu lalu membuat banyak perusahaan mengancam akan melakukan efisiensi,” ujarnya.

Kalaupun angka PHK rendah, kata dia, itu terjadi karena banyak perusahaan yang melakukan PHK dengan modus meminta buruh mengundurkan diri dan boleh mendaftar lagi ke perusahaan tersebut dengan status buruh kontrak.

“Persoalan ini berangkat dari adanya peluang yang sangat longgar terkait hubungan kerja yang diberikan oleh negara. Kalau mengikuti logika efektivitas dan keuntungan pengusaha, maka pengusaha akan memilih relasi fleksibel, baik dengan sistem kontrak ataupun outsourcing,” tuturnya.

Hal itu, lanjut dia, mengundang keprihatinan tersendiri karena di tengah semakin kompleksnya masalah yang dihadapi buruh, serikat buruh yang seharusnya menjadi tempat perjuangan buruh seolah tidak berfungsi.

“Serikat seolah hanya disibukkan dengan kerja-kerja yang besar, tetapi lupa akan persoalan yang tengah dihadapi basis massanya. Kerja pengorganisasian, pendidikan terabaikan. Kerja advokasi juga tidak menunjukkan hasil yang memuaskan karena nyatanya banyak kasus PHK yang tidak bisa terkawal,” tegasnya.

Namun, secara terpisah Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan hubungan industrial di Jateng memang sudah cukup kondusif sehingga tidak memicu adanya demonstrasi besar-besaran.

Dia bahkan meminta agar situasi yang kondusif ini senantiasa dijaga sehingga menarik minat investor ke Jateng yang akhirnya berdampak positif bagi pengurangan angka pengangguran di provinsi itu.

”Buruh di pabrik pun cukup memahami keadaan. Apindo tergabung di tripartit. Kalau ada perselisihan ketenagakerjaan, mari kita selesaikan dengan baik. Jangan sedikit-sedikit demo. Buruh bagaimanapun unsur penting perusahaan, mitra pengusaha. Kami akan menjalin hubungan yang harmonis,” ujarnya.