Sistim Outsourcing Membuat Gerakan Buruh Melempem

Kamis, 29 Juli 2010 | 11:14 WIB
Besar Kecil Normal
foto

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Semarang - Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS) Semarang menyatakan, akibat maraknya sistem outsourcing (buruh kontrak) yang diberlakukan sejumlah perusahaan di Jawa Tengah, mengakibatkan gerakan buruh di daerah ini semakin melempem.

"Selama ini belum ada serikat buruh yang mampu mengorganisir buruh kontrak," kata Kepala Devisi Kajian dan Informasi Yayasan Wahyu Sosial Siti Qomariah dalam laporan monitoring gerakan buruh di Jawa Tengah selama triwulan kedua tahun ini, Kamis (29/7).

Menurut Qomariah, gerakan buruh di wilayah Jawa Tengah akhir-akhir ini semakin sedikit dan kalangan buruh terkesan diam saja meski mereka belum bisa sejahtera. Disebutkannya, daerah-daerah yang selama ini menjadi basis industri utama di Jawa Tengah seperti Solo, Kabupaten Semarang, Jepara dan lain-lain yang sebelumnya sangat rame dengan gerakan buruhnya tapi kini sudah minim gerakan buruh.

Pemicu minimnya gerakan buruh, kata Qomariah, adalah rezim Labour Market Fleksibility (LMF) yang telah berhasil memukul mundur gerakan buruh hampir di semua daerah di Jawa Tengah.
Qomariah menambahkan, tercerabutnya gerakan buruh di Jawa Tengah dikuatkan dengan dua fakta mendasar, yakni menghilangnya isu-isu berbasis pabrik seperti isu hak cuti, jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), upah dan lain-lain. Selain itu, kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang selama ini sektor industrinya tumbuh dan berkembang pesat justru tidak terdengar suara buruhnya.

Rekam data gejolak buruh dan serikat buruh di Jawa Tengah menemukan fakta bahwa yang tersisa dari gerakan buruh adalah berjuang menolak pemutusan hubungan kerja dan pesangon. Selama triwulan kedua ada 82 kali unjuk rasa, sebanyak 16 unjuk rasa diantaranya tentang pemutusan hubungan kerja dan pesangon dengan melibatkan massa sebanyak 9.103 orang. Berikutnya adalah isu upah dengan frekuensi 13 kali yang melibatkan 508 buruh. Isu hari buruh dengan frekuwensi 11 kali dengan jumlah massa 8.879 orang. Adapun isu jaminan sosial hanya ada empat kali demo dengan jumlah massa 215 orang.

Terjadinya pemutusan hubungan kerja akhir-akhir ini memang semakin marak. Di Magelang saja tercatat ada 43 kasus dengan jumlah 440 orang yang di-PHK. Mei lalu, PT Mujatex Pekalongan juga memberikan pesangon pada 800 karyawannya, dan di Kudus PR djambu bol juga mem PHK buruhnya sebanyak 3937 dari 4.360 buruh. Mengenai tempat unjuk rasa, Kota Semarang masih menjadi barometer gerakan buruh di Jawa Tengah, yakni terjadi 14 kali demo dengan jumlah massa 8.825. Disusul Kudus sebanyak 11 kali, Solo 10 kali, Tegal 8 kali, Pekalongan sebanyak 7 kali dan lain-lain.

ROFIUDDIN