Menguatnya Sistem Pegawai Kontrak Pukul Gerakan Buruh

Selasa, 27 Jul 2010 19:03:28 WIB | Oleh : Achmad Zaenal
ANTARA - Menguatnya sistem perekrutan pegawai berstatus kontrak dan "outsourcing" di Jawa Tengah belakangan ini memukul mundur gerakan buruh hampir di semua daerah di provinsi ini.

Yayasan Wahyu Sosial (Yawas) dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Selasa, menyebutkan, hasil pemantauan di media pada triwulan I 2010 menunjukkan bahwa menguatnya rezim "labour market flexibility" telah dibarengi dengan hilangnya serikat buruh dari kantong-kantong pabrik yang selama ini menjadi basis gerakan serikat buruh.

"Hilangnya serikat buruh dari kantong-kantong pabrik ditengarai akibat bergantinya status buruh tetap menjadi buruh kontrak dan 'outsourcing', mengingat selama ini belum ada serikat buruh yang mampu mengorganisasi pekerja kontrak dan 'outsourcing'," kata Siti Qomariah, staf Divisi Kajian dan Informasi Yawas.

Menurut dia, fakta tercerabutnya gerakan buruh di Jawa Tengah dikuatkan dengan dua fakta mendasar, yakni pertama menghilangnya isu-isu berbasis pabrik, semisal hak cuti, Jamsostek, tunjangan, keselamatan kerja, upah, dan isu strategis lainnya.

Menurut Qomariah, dalam laporan triwulan pertama, aksi buruh di Jawa Tengah didominasi oleh pekerja sektor pendidikan dengan melibatkan massa yang banyak dan solid.

Padahal, katanya, sektor pendidikan dilihat dari jumlah massa kalah jauh dibandingkan sektor buruh manufaktur yang mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di berbagai sektor.

Di sisi sama, katanya, kota dan kabupaten di mana industri tumbuh dan berkembang pesat justru tidak terdengar suara buruh.

Masifnya gerakan buruh di sektor pendidikan, katanya, memungkinkan daerah-daerah, seperti Tegal dan Brebes yang selama ini sepi dari aksi buruh, tiba-tiba ramai merespons isu ketidakadilan buruh di sektor pendidikan dengan melakukan demonstrasi, dibandingkan dengan daerah yang notabene basis industri utama, seperti Solo, Kabupaten Semarang, Jepara, dan daerah lain yang selama ini sangat ramai gerakan buruhnya.

Memasuki triwulan II 2010, katanya, kondisi perburuhan di Jawa Tengah belum banyak berubah, walaupun tidak persis seperti triwulan I.

Akan tetapi, katanya, fakta yang ditemukan Yawas berkorelasi dengan temuan pada triwulan II, bahkan cenderung menguatkan.

Berdasarkan data yang merekam gejolak buruh dan serikat buruh di Jawa Tengah dari media, Yawas menunjukkan bahwa yang tersisa dari gerakan buruh adalah berjuang melawan pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon.

Qomariah menyebutkan dari 82 kasus unjuk rasa di Jawa Tengah pada triwulan II 2010, 16 kasus berupa unjuk rasa mengusung isu PHK dan pesangon. s